Kalbar Harus Cerdas Gunakan Dana Stimulus Fiskal

PONTIANAK— Pemerintah provinsi Kalimantan Barat hendaknya cerdas dalam menggunakan dana stimulus fiskal dari pemerintah pusat. Agar tidak dalam menentukan kebijakan, ada baiknya jika sedari dini program pemanfaatan dana tersebut di bahas. “Di lihat dari sisi kepatutan, para petani layak menerima manfaat dari dana stimulus finansial tersebut,” kata DR Eddy Suratman pengamat ekonomi dari Universitas Tanjungpura.

Di jelaskannya, stimulus fiscal untuk para petani sebaiknya di berikan dalam bentuk bantuan langsung, seperti pemberian subsidi pupuk, obat pertanian, alat pertanian dan lain sebagainya. Melalui bantuan langsung kepada para petani ini, di harapkan biaya produksi petani dapat lebih ringan.

Untuk merealisasikan niat baik tersebut, Eddy menyarankan kepada pemerintah provinsi Kalbar untuk segera menyusun program kerja pemanfaatan dana stimulus fiscal secara terarah dan terencana. Mengapa sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sasaran? Karena kondisi kedua sektor ini sekarang tengah babak belur di hantam badai krisis finansial global.

Beberapa bulan yang lalu, kata Eddy, harga juat karet Kalbar, dari tingkat petani ke pedagang, sempat menembus angka Rp15 ribu per kilogram. Saat pasar dunia bergejolak, harga jual karet pun tumbang hingga mencapai angka Rp5 ribu per kilogram. Keadaan yang tak jauh beda juga terjadi pada harga komuditi kelapa sawit. “Dengan pemanfaatan dana stimulus fiscal untuk kepentingan petani, saya yakin pertumbuhan perekonomian daerah di tahun ini akan bertambah,” ungkap Eddy yang juga Purek III Untan ini.

Bagimana pemprov Kalbar menyikapi krisis finansial global ini? Dalam sebuah kesempatan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya pernah mengatakan bahwa pemprov kini telah menyiapkan lima rencana jangka pendek untuk menjawab persoalan krisis finansial global di daerah. Pertama, mengembangkan usaha tani yang cepat panen untuk membantu petani sawit dan karet yang kini tengah mengalami kevakuman produksi.

Kedua, mendorong adanya pembicaraan multilateral menuju efektifitas pasar bersama untuk menstabilkan harga karet dan CPO. Ketiga, mengupayakan terbentuknya dana talangan untuk pembelian karet dan kelapa sawit. Keempat, mendorong pihak perbankan dan lembaga pembiayaan kredit untuk menjadwalkan ulang kredit bagi petani. Kelima, membentuk tim terpadu penanggulangan krisis lintas kabupaten/kota.(go)