TMMD Program Lintas Sektoral

SEGEDONG, HUMAS--Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) dilaksanakan sebagai upaya membantu pemerintah memberdayakan wilayah pertahanan dan tugas pemerintah di daerah dalam meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan yang tergolong sebagai daerah miskin/ tertinggal, daerah terpencil dan terisolir, daerah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar, daerah kumuh perkotaan yang belum tersentuh oleh pembangunan dan daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.

Demikian bunyi sambutan tertulis Kasad, Jenderal TNI Budiman yang dibacakan diacara pembukakan TMMD Reguler ke-92 Tahun 2014, Rabu (21/5) kemarin. Acara pembukaan TMMD ini di gelar di Halaman Kantor Camat Segedong. Hadir dalam acara tersebut Asisten Tata Praja Setdakab Pontianak Mochrizal mewakili Bupati Pontianak, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak Rahmad Satria, Kepala Badan KBPPPMPAPD Kabupaten Pontianak Ikke Wicaksono, Dandim 1201 Mempawah, Kapolres Pontianak, perwakilan BKKBN Kalimantan Barat serta sejumlah kepala SKPD Kabupaten Pontianak. Usai acara pembukaan TMMD ke-92 Tahun 2014, dilanjutkan dengan  acara Sarasehan KB.

Kasad yang juga selaku penanggungjawab TMMD mengatakan bahwa program TMMD   merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI, Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya. Melalui program ini diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan, mengingat proses perencanaannya selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat, serta disusun dengan sistem bottom up planning.

Menurut Kasad, TMMD juga merupakan wahana untuk meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional melalui kegiatan yang terintegrasi dengan seluruh elemen masyarakat secara berkesinambungan. Kegiatan TMMD difokuskan pada dua sasaran yaitu sasaran fisik terutama pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah dan akan meningkatkan roda perekonomian desa atau daerah terpencil.

Sedangkan sasaran nonfisik fisik diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas masyarakat desa guna meningkatkan kualitas hidup dalam membangun daerahnya sendiri menuju kehidupan sosial yang lebih maju sejahtera dan mandiri. Kegiatan TMMD ke-92 ini akan berlangsung selama  21 hari, mulai tanggal 21 Mei - 10 Juni 2014, dan dilaksanakan serempak di 61 Kabupaten / Kota, di 71 Kecamatan dan di 93 Desa di seluruh Indonesia, dengan melibatkan personel TNI, pada 280 sasaran TMMD yang tersebar di 13 Kodam.

Untuk pelaksanaan TMMD di kecamatan Segedong, Kabupaten Pontianak, saran fisiknya berupa pembangunan jalan dengan panjang 7000 meter dan lebar 6 meter, pembangunan jembatan dengan panjang 6 meter dan lebar 4 meter, pembuatan 4 unit jembatan box dengan panjang 2 meter dan lebar 4 meter. Untuk sasaran non fisik, kegiatan yang akan dilakukan berupa penyuluhan dengan tema bela negara, kantibmas, kesehatan dan KB, perkebunan, pertanian,peternakan, lalulintas, dan 10 Program PKK.

Selain sasaran fisik dan non fisik, pelaksanaan TMMD kali ini memiliki sasaran tambahan, yakni rehab mesjid dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 12 meter, rehab 2 unit rumah tidak layak huni dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 6 meter. TMMD dilaksanakan dengan melibatkan 125 anggota TNI, 10 anggota Polri, 15 orang PNS, dan 50 orang anggota masyarakat. Sedangkan pendanaan dari kegiatan TMMD diambil dari bantuan pemerintah Kabupaten Pontianak.(pringgo)     

Raskin Siap Di Bagikan

MEMPAWAH, HUMAS---Pemerintah Kabupaten Pontianak rapat koordinasi tentang penyaluran raskin tahun 2014. Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan Kamis (6/3) siang, di Aula Kantor Bupati Pontianak, dan dipimpin langsung oleh Bupati Pontianak Ria Norsan. Turut hadiri dalam acara tersebut Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Kalimantan Barat, perwakilan Kajari Mempawah, perwakilan Kapolres Pontianak, unsur pimpinan SKPD, serta seluruh camat dan kades se-Kabupaten Pontianak.

Kepada peserta rapat bupati Norsan menjelaskan isi dari Keputusan Bupati Pontianak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Pontianak Tahun 2014. Dikatakan bupati, penyaluran beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RST-PM) raskin  tahun 2014 dilaksanakan melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan, terhitung Januari-Desember 2014.

Untuk harga tebus beras adalah Rp1.600/kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi atau warung desa). Di tahun 2014 ini, pagu beras untuk Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) se-Kabupaten Pontianak jumlahnya 12.101. Sedangkan jumlah pagu alokasi raskin se-Kabupaten Pontianak selama setahun 2.178.180 kilogram.

Sementara itu Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Kalimantan Barat, Karyawan Gunarso menambahkan Bulog siap mengganti raskin apabila kualitas raskin yang di terima RST-PM buruk. Proses penggantiannya sederhana, RST-PM tinggal menghubungi petugas Bulog yang ada. “Kita akan segera menggantinya dengan raskin yang baru. Kualitas raskin adalah medium kondisi baik yang sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana di atur dalam Instruksi Presiden serta kebijakan perberasan yang berlaku,” kata pria yang akrab di sapa Wawan ini.

Lebih lanjut dia juga menerangkan untuk mencapai tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu, beberapa penyempurnaan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan pola distribusi yang berkembang tidak hanya melalui titik distribusi yang langsung disalurkan kepada RTS namun juga melalui Warung Desa (Wardes). Melalui Wardes, penyaluran raskin menjadi lebih dekat kepada RTS dan RTS membeli beras secara bertahap sesuai daya belinya selama sebulan dengan harga sesuai dengan ketetapan.

Apa itu wardes? Wardes adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik miliki masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang di tetap[kan oleh tim koordinasi raskin kabupaten/kota sebagai tempat penyerahan raskin dari satuan kerja raskin.(pringgo)

Munir: Tingkat Partisipasi Pemilih Di Target 80 Persen

MEMPAWAH, HUMAS—Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak menargetkan bisa menekan 80 persen jumlah “golongan putih alias golput” di pemilu 9 April mendatang. Angka ini naik 15 persen dari target pelaksanaan pemilu kepala daerah. Keyakinan pencapaian target ini didasarkan pada kevalidan daftar Data Pemilih Tetap atau DPT. Di temui usai menghadiri Rapat Pemantapan Pemilu yang di gelar Kamis (13/3) kemarin, di Aula Kantor Bupati Pontianak, lebih lanjut Ketua KPU Kabupaten Pontianak Munir Putra mengatakan untuk mencapai target 80 persen anti golput di pelaksanaan pemilu nanti, KPU Kabupaten Pontianak jauh hari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah sosialisasi ini meliputi menyebar luasan bahan informasi pemilu ke seluruh wilayah kecamatan dan desa, mengintruksikan Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan sosialisasi pemilu diwilayahnya masing–masing. “Minggu lalu kita telah menggelar jalan sehat masal yang diikuti oleh peserta pemilu dan masyarakat umum. Alhamdulillah, kegiatan tersebut mendapat apresiasi yang besar dari berbagai pihak,” terangnya. Disinggung soal daftar DPT untuk pemilu 9 April, Munir memastikan tidak ada kendala. Pasalnya, KPU Kabupaten Pontianak telah melakukan perbaikan data. Berdasarkan Surat Edaran KPU No. 644/KPU/IX/2013 perihal Perbaikan Pemilih dan Daftar DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, KPU Kabupaten Pontianak telah menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Jumat ( 17/1), di Wisata Nusantara, Mempawah. Dari rapat pleno terbuka tersebut, jelas Munir, KPU Kabupaten Pontianak telah menetapkan jumlah DPT pemilu legislatif 2014, yakni 179.600. Jumlah ini terdiri dari 90.689 pemilih pria dan 88.911 pemilih perempuan. Untuk jumlah TPS-nya ada 610 TPS. “Kami optimis pelaksanaan pemilu 9April nanti akan berlangsung sukses,” ungkapnya yakin. (pringgo)

KPU Canangkan Desa Anti Golput

**Malikian Jadi Percontohan
MEMPAWAH, HUMAS—Disaat banyak kalangan disibukkan dengan hitungan jumlah “golongan putih” atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di pemilu, ternyata warga Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir sibuk melakukan kampanye anti golput. Aksi nyata tersebut di buktikan dengan menggelar sosialisasi pelaksanaan pemilu dari rumah ke rumah. Kepedulian dari warga Desa Malikian ini ternyata behasil mengundang simpati dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat. Bersama KPU Kabupaten Pontianak, KPU Provinsi Kalimantan Barat sepakat mencanangkan Desa Malikian menjadi desa anti golput. Langkah ini menurut Mochrizal, Asisten Tata Praja Setdakab Pontianak sangat baik, terkait peningkatan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu anggota DPRD, DPR dan DPD. Dikatakan Mochrizal, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pontianak dalam pelaksanaan pemilu sangat baik. Dari hasil evaluasi pelaksanaan pilkada yang di laksanakan beberapa waktu yang lalu, angka partisipasi masyarakat Kabupaten Pontianak mencapai 65 persen. Angka ini diharapkan akan naik menjadi 80 persen atau lebih di pelaksanaan pemilu anggota DPRD, DPR dan DPD, 9 April 2014. “Kita semua tentu sepakat bahwa tidak ada pihak manapun yang menginginkan masyarakat selaku pemilik hak pilih memilih golput. Dan perlu juga diingat, bahwasannya tolak ukur kesuksesan pemilu itu tidak terlepas dari tingkat partisipasi pemilih,” kata Mochrizal yang hadir mewakili Bupati Pontianak diacara peresmian Desa Anti Golput di Desa Malikian, Mempawah Hilir, Kamis (13/3) lalu. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 9 April 2014 nanti, pemerintah Kabupaten Pontianak jauh hari telah melakukan koordinasi lintas sektoral dengan berbagai pihak, seperti KPU, Polres, Kodim, pengurus parpol, calek, pemuka masyarakat, tokoh adat, serta tokoh pemuda. Rapat-rapat koordinasi terus dilakukan secara maraton. “Tadi pagi kita telah menggelar rapat pemantapan pemilu di Aula Kantor Bupati Pontianak. Rapat yang di pimpin langsung oleh bupati ini membahas pemantapan pelaksanakan pemilu anggota DPRD, DPR dan DPD,” jelasnya. Dilain pihak, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Umi Ridiyawati menyambut positif upaya yang telah dilakukan perangkat Desa Malikian, terkait kampanye anti golput. Menurutnya, gerakan moral seperti ini hendaknya menjadi tauladan bagi desa-desa lain yang ada di Kalimantan Barat. “Jika seluruh desa mau melakukan gerakan anti golput seperti di Desa Malikian ini, saya yakin partisipasi masyarakat dalam pemilu akan semakin meningkat,” ungkap perempuan yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sambas ini. Dalam kesempatan tersebut Umi juga menjelaskan di pemilu 9 April nanti pemilih akan mencoblos kertas suara. Tidak lagi mencontreng seperti pada Pemilu 2009 lalu. Ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-undang 8 tahun 2012 tentang Pileg ayat 154. KPU sendiri membuat peraturan turunan dari Undang-undang tersebut yang disebut Peraturan KPU (PKPU). "Kalau 2009 lalu kita mencentang, maka sekarang kertas suara dicoblos dengan paku. Kita sediakan paku dan bantalan di bilik suara," paparnya.(pringgo)

Penawaran Usaha Tambang Pasir Kuarsa

Kepada Yth Investor Pertambangan Di tempat Dengan hormat, CV Widuri Raya merupakan perusahaan tambang yang bergerak di bidang pertambangan mineral bukan logam, pasir kuarsa (silica sand). Perusahaan kami berkedudukan di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Kami memiliki wilayah kontrak karya pertambangan pasir kuarsa seluas 12.730 ha (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh hektar), dengan luasan DU (Daerah Usaha) 8.000 ha (sisanya areal cadangan) yang terdiri dari: - DU 308/Kalbar luasnya 2.000 ha - DU 381/Kalbar luasnya 2.000 ha - DU 382/Kalbar luasnya 2.000 ha - DU 383/Kalbar luasnya 2.000 ha Lokasinya berada di Pagar Antimun, 60 km kearah Selatan Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia, dengan koordinat: A. Titik potong antara garis lintang Selatan 2° 7’ 45” dan garis pantai Barat dari pulau Kalimantan B. Garis Bujur Timur 110° 9’ 28” - Garis Lintang Selatan 2° 7’ 45” C. Garis Bujur Timur 110° 9’ 28” - Garis Lintang Selatan 2° 17’ 10” D. Garis Bujur Timur 110° 10’ 28” - Garis Lintang Selatan 2° 17’ 10” E. Garis Bujur Timur 110° 10’ 28” - Garis Lintang Selatan 2° 20’ 00” F. Titik potong antara garis lintang Selatan 2° 20’ 00” dan garis pantai Barat dari pulau Kalimantan Hasil analytical laboratories report terhadap pasir kuarsa yang kami miliki menyebutkan bahwa rata-rata kedalaman pasir kuarsa di areal pertambangan adalah 10 meter. Kadar Si02 mencapai 99,6100% (angka ini diatas rata-rata batas produk minimum untuk di jual ke luar negeri, yaitu Si02 harus lebih dari 80%; Lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 6 Februari 2012 yang mengatur batasan minimum pengolahan komoditas tambang mineral bukan logam). Perlu juga di ketahui bersama bahwa pada 8 Februari 1985, pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dan PT Excelindo Pratama (join venture antara Excel Mineral Company, Inc di California, USA dengan CV Widuri Raya, perusahaan induk asal Indonesia) telah sepakat membuat kontrak karya. Kontrak karya tersebut diketahui Presiden Republik Indonesia dan hasilnya ditembuskan kepada Pimpinan DPR-RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Belum lama setelah kontrak karya tersebut di tandatangani, pihak PT Exelindo Pratama gagal melakukan action eksploitasi dikarenakan President Director PT Exelindo Pratama, Blake B. Schiff meninggal dunia usai meninjau proyek pertambangan intan di Pantai Gading, Afrika. Sepeninggal Blake B. Schiff, Siswo Sutarman selaku Direktur CV Widuri Raya berupa mencari partner kerja baru (investor), baik dari dalam maupun luar negeri. Kepada bapak/ibu yang berminat untuk bersama-sama mengembangkan usaha pertambangan pasir kuarsa ini, kami bersedia untuk menjalin kerjasama. Demikianlah penawaran kerjasama ini kami sampaikan dengan harapan dapat segera terealisasikan, demi kemajuan dan perkembangan daerah kabupaten Ketapang, dan Kalimantan Barat pada umumnya. Pontianak, 17 April 2013 Hormat kami Siswo Sutarman Direktur CV Widuri Raya NB: -Informasi lengkap hubungi Soesatriyo Pringgo Digdo, S.Sos Hp.+6281256903007

Offer Quartz Sand Mining Business (silica sand)

Designation Mining Investors In place Dear Sirs, CV Thistle Kingdom is a mining company engaged in mining nonmetallic minerals, quartz sand (silica sand). Our company is based in Pontianak, West Kalimantan, Indonesia. We have areas of quartz sand mining contracts covering 12,730 ha (twelve thousand seven hundred and thirty acres), with an area of DU (Local Business) 8,000 ha (rest areas reserve) consisting of: - DU 308/Kalbar extent of 2,000 ha - DU 381/Kalbar extent of 2,000 ha - DU 382/Kalbar extent of 2,000 ha - DU 383/Kalbar extent of 2,000 ha The location is at Pagar Antimun, 60 km towards south of Ketapang, West Kalimantan, Indonesia, with coordinates: A. Intersection between South latitude 2 ° 7 '45 "West and coastline of the island of Borneo B. East Longitude 110 ° 9 '28 "- South Latitude 2 ° 7' 45" C. East Longitude 110 ° 9 '28 "- South latitude 2 ° 17' 10" D. East Longitude 110 ° 10 '28 "- South latitude 2 ° 17' 10" E. East Longitude 110 ° 10 '28 "- South latitude 2 ° 20' 00" F. Intersection between South latitude 2 ° 20 '00 "West and coastline of the island of Borneo Laboratories report analytical results to the quartz sand that we have mentioned that the average depth of quartz sand mining in the area is 10 feet. Si02 levels reached 99.6100% (the rate is above the average minimum limit for products sold abroad, the Si02 should be more than 80%; Annex II to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 07 of 2012, dated 6 February 2012 which set the minimum limitation of processing non-metallic mineral commodities). Need also know that on February 8, 1985, the government of the Republic of Indonesia, which in this case represented by the Minister of Mines and Energy of the Republic of Indonesia and PT Excelindo Pratama (joint venture between Excel Minerals Company, Inc. in California, USA with CV thistle Kingdom, the parent company of origin Indonesia) have agreed to make the contract work. Contract work is known to the President of the Republic of Indonesia and the results forwarded to the Chairman of Parliament, the Minister of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Justice, the Governor of Bank Indonesia, and Chairman of the Investment Coordinating Board. Not long after the work contract was signed, the PT Pratama Exelindo action failed to exploitation due Exelindo President Director of PT Pratama, Blake B. Schiff died after reviewing the diamond mining project in Ivory Coast, Africa. After the death of Blake B. Schiff, Siswo Sutarman thistle Kingdom as Director of CV looking for a new business partner (investor), both from within and outside the country. The father / mother is interested in jointly developing the quartz sand mining, we are willing to establish cooperation. So we hereby offer of cooperation in the hope of soon be realized, for the advancement and development of the Ketapang district, West Kalimantan and in general. Pontianak,West Kalimantan, Indonesia 17 April 2013 Sincerely Siswo Sutarman Director CV Widuri Raya NB: -Detailed information contact Soesatriyo Pringgo Digdo, S.Sos Hp. +6281256903007