Formulasi Stategi Pembangunan Kabupaten Pontianak 2013

Pembangunan di kabupaten Pontianak terus bergulir. Capaian pembangunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Keberhasilan itu tidak lain berkat kerja sama semua stage holder dan segenap elemen masyarakat. Guna lebih memantapkan arah pembangunan yang berkelanjutan ini, pemerintah kabupaten Pontianak Selasa (13/3) lalu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2013, di Aula Kantor Bupati Pontianak. Rapat yang dipimpin bupati Pontianak Ria Norsan ini melibatkan segenap unsur pimpinan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkorpimda) Kabupaten Pontianak, seluruh pejabat dan pimpinan SKPD Pemkab Pontianak, serta para camat se-Kabupaten Pontianak. Hadir dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Ekonomi Pembangunan, Dra. Ida Kartini, M.Si dan Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Robert Nusanto. Musrenbang RKPD TA 2013 ini membahas isu-isu trategis seputar strategi dan program kerja pembangunan daerah pemerintah kabupaten Pontianak. Dalam pemaparannya bupati mengungkapkan, dari rencana kegiatan pembangunan sebesar Rp 593,42 miliar, yang dapat ditampung APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2012 hanya sebesar Rp 233,16 miliar atau sekadar 39,29%. Untuk itu, bupati berharap Musrenbang RKPD TA 2013 ini dapat menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan yang nantinya bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada tahun tersebut. Penyusunan stategi pencapaian tujuan pembangunan daerah ini amat penting untuk dilakukan mengingat keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa saja isu dan masalah yang mendesak untuk segera di selesaikan? Secara terbuka bupati Norsan mengatakan sepanjang tahun 2011 lalu, pemerintah kabupuaten Pontianak mencatat ada tiga bidang pembangunan yang belum maksimal dikembangkan. Pertama, bidang pembanguna ekonomi , perekonomian yang dilaksanakan dengan basis kerakyatan belum berkembang optimal. Hal yang sama juga terjadi pada bidang produksi dan produktivitas dengan basis pengembangan sub sektor komoditi perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan dan perikanan. Optimalisasi pembangunan yang kurang juga terdapat pada pelaksanaan program UMKM, industri kecil dan menengah serta koperasi, dan investasi dan perdagangan daerah. Kedua, di bidang sosial, kualitas Sumber Daya Manusia yang ada belum memadai. Kondisi ini tentu berimbas pada masih cukup tingginya angka pengangguran di daerah. Selain itu, minimnya pendapatan perkapita masyarakat juga turut mempengaruhi perkembangan sosial kemasyarakatan. Ketiga, di bidang infrastruktur pembangunan, ditemukan masih terdapat daerah belum memiliki akses jaringan jalan yang baik. Biaya pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan juga masih terbatas. Selain itu, optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup juga belum optimal. Secara umum, kondisi sosial ekonomi kabupaten Pontianak sepanjang tahun 2009-2010 mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Pontianak, angka melek huruf mengalami kenaikan dari 89,90 menjadi 89,91, angka harapan hidup naik dari 67,18 menjadi 67, 24, Indek Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,41 menjadi 68,75. Di bidang pembangunan jalan kabupaten, total panjang jalan kabupaten tahun 2011 adalah 452.627 Km. Berdasarkan kondisi jalan per Desember 2011, 293,648 Km (64,88%) kondisinya baik, 54,173 Km (11,97%) kondisinya sedang, 62,284 Km (13,76%) kondisinya rusak, dan 42,521 Km ( 9,39%) kondisinya rusak berat. Dana yang diperlukan untuk memperbaiki jalan yang rusak ± Rp. 74.693.000.000 (Renja TA 2013).(go/hms)